Patriotnews.My.Id.CO.ID – JAKARTA. Destry Damayanti segera menjalankan tugas barunya sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Destry dijadwalkan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Mahkamah Agung (MA) pada Rabu (2/9/2026).
Destry sebelumnya ditetapkan sebagai Gubernur BI terpilih untuk periode 2026–2031 melalui Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (1/9/2026). Ia menggantikan Perry Warjiyo yang telah mengundurkan diri dari posisi Gubernur BI.
Dalam menjalankan kepemimpinan BI ke depan, Destry memastikan kebijakan yang selama ini dinilai baik dan masih relevan dengan kondisi ekonomi akan tetap dilanjutkan. Namun, arah kebijakan tersebut akan disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi domestik maupun global.
"Yang pasti kalau yang sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan kita lanjutkan. Karena kebijakan itu memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi," ujar Destry saat ditemui di DPR, Selasa (1/9/2026).
Destry mengatakan ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi membuat stabilitas perekonomian menjadi perhatian utama Bank Indonesia.
"Kalau kita lihat global, ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita," katanya.
Menurut Destry, stabilitas nilai tukar dan inflasi merupakan fondasi penting dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Stabilitas tersebut pada akhirnya dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil, tentu itu akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi," jelasnya.
Ia menegaskan, kondisi global yang penuh ketidakpastian membuat stabilitas tetap menjadi fondasi utama dalam menentukan kebijakan BI.
"Sense tetap sama, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami," tegas Destry.
Destry Siapkan Pembagian Bidang Dewan Gubernur BI
Setelah mengucapkan sumpah jabatan, Destry mengatakan akan segera melakukan koordinasi bersama seluruh anggota Dewan Gubernur BI (ADG).
Koordinasi tersebut akan menjadi langkah awal untuk menentukan pembagian bidang yang menjadi tanggung jawab setiap anggota Dewan Gubernur.
"Yang pasti kita harus duduk bersama dulu, semua ADG lengkap kita, kita pembagian bidang dulu," ujar Destry.
Ia menjelaskan, setiap anggota Dewan Gubernur BI akan memiliki bidang yang dibawahi, mulai dari kebijakan ekonomi dan moneter hingga pendalaman pasar keuangan.
Meski demikian, pembagian bidang tersebut tidak bersifat permanen. Destry mengatakan pembidangan dapat dievaluasi dan diubah secara berkala sesuai kebutuhan organisasi.
"Itu sifatnya tidak statis, karena nanti kita akan tukar, dua tahun sekali mungkin kita tukar," katanya.
Menurut Destry, pembagian bidang tersebut penting dilakukan sejak awal agar aktivitas kerja serta tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Gubernur dapat segera berjalan dengan lebih jelas.
"Itu yang pasti kita akan lakukan. Pertama, supaya aktivitas kerja dan tanggung jawab juga langsung jalan lebih clear," ujarnya.
Destry Perkuat Sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah
Selain memastikan stabilitas ekonomi, Destry menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara BI dan pemerintah untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Salah satu area yang membutuhkan koordinasi erat adalah pengelolaan likuiditas. Menurut Destry, koordinasi antara BI dan Kementerian Keuangan menjadi penting, terutama ketika pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif.
"Kalau kita bicara likuiditas, tentunya bagaimana Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan harus bisa bersama-sama untuk mengelola likuiditas," kata Destry.
Ia menilai komunikasi antara kebijakan fiskal dan moneter harus terus diperkuat agar kedua kebijakan tersebut dapat bergerak secara seirama.
"Jadi komunikasi yang perlu kita lakukan, bagaimana fiscal policy kita ini bisa seirama bergeraknya," ujarnya.
Sinergi juga diperlukan dalam menangani inflasi yang berasal dari sisi pasokan atau supply side, khususnya inflasi pangan. Destry menilai persoalan pasokan pangan tidak dapat diselesaikan oleh BI seorang diri.
Karena itu, BI akan terus bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait.
Destry menyebut BI memiliki 46 kantor perwakilan di berbagai daerah yang dapat dilibatkan dalam upaya menjaga stabilitas pasokan pangan. Kantor perwakilan BI di daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk mengatasi berbagai persoalan pasokan.
"Kalau supply side ini kan Bank Indonesia nggak bisa sendiri. Jadi Bank Indonesia mengajak tentu lembaga terkait, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah," jelasnya.
Ia mencontohkan sejumlah komoditas pangan seperti cabai dan bawang merah yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga agar persoalan pasokan dapat ditangani secara lebih efektif.
"Bank Indonesia nggak mungkin sendiri melakukan itu. Maka dengan pemerintah daerah, kemudian juga dengan kementerian-kementerian terkait, itu kita bekerja sama bagaimana ke daerah-daerah," katanya.
Dorong Transaksi Mata Uang Lokal dan UMKM
Sinergi lintas lembaga juga akan diperkuat dalam mendorong local currency transaction (LCT), terutama untuk mendukung aktivitas perdagangan dan investasi.
Destry mengatakan BI telah memiliki kelompok kerja bersama sejumlah kementerian terkait, antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta Kementerian Perindustrian.
"Di situ kementeriannya ada dari perdagangan, ada dari BKPM, ada dari industri, di mana ada pertemuan yang rutin, karena itu terkait dengan investasi dan juga perdagangan," ujarnya.
Menurut Destry, kolaborasi lintas lembaga tersebut akan menjadi salah satu pendekatan yang terus dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Ia juga menyinggung pentingnya sinergi dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu bentuk kolaborasi tersebut dilakukan melalui Karya Kreatif Indonesia yang melibatkan 27 kementerian dengan UMKM binaannya.
"Jadi banyak bentuk yang bisa kita lakukan. Saya kan temanya sinergi merah putih ya, untuk kesejahteraan rakyat," kata Destry.
Meski demikian, Destry menegaskan bahwa penguatan sinergi antarlembaga tetap harus dilakukan dengan menghormati mandat dan kewenangan masing-masing institusi.
"Memang kita akan mengoptimalkan sinergi yang bisa kita lakukan, tapi tentunya tanpa juga mengabaikan mandat dan kewenangan dari masing-masing lembaga yang melakukan sinergi itu," pungkasnya.
.jpeg)
